Ketentuan Umum Pemberian Hibah menurut Permendagri 32 Tahun 2011

·         Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

·         Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit: a.      peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b.      tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan c.      memenuhi persyaratan penerima hibah.

·         Hibah dapat diberikan kepada: (a) pemerintah, (b) pemerintah daerah lainnya, (c) perusahaan daerah, (d) masyarakat dan/atau (e) organisasi kemasyarakatan a.     pemerintah; Satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian  yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. b.    pemerintah daerah lainnya; Daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. c.     perusahaan daerah; Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d.    masyarakat; Kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. Hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit: a)      memiliki kepengurusan yang jelas; b)     berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan. e.     organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit: a)   telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; b)   berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan c)   memiliki sekretariat tetap.